PROBLEMA SERTIFIKASI HALAL PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Muhammad Takhim

Abstract


Rencana pemberlakuan Undang-undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH) tahun 2019 secara mendatory (wajib) memberikan tantangan bagi produsen untuk mempersiapkan produknya bersertifikasi halal. Bagi konsumen muslim dan masyarakat secara umum UU JPH ini  sangat menguntungkan dan menggembirakan karena UU JPH ini menjamin keamanan dan kehalalan suatu produk, tetapi bagi produsen UU JPH ini justru akan memberatkan dan mempersulitnya karena ribetnya persyaratan yang harus dipenuhi dan biaya yang yang harus ditanggung. Pada akhirnya pemerintah diharapkan bisa berbuat adil dan pro aktif dalam memperhatikan para produsen, jangan sampai UU JPH ini menjadikan dunia usaha terbebani dan momok yang menakutkan. Pemberlakuan mandatory sertifikasi halal ini lebih arif bila dilakukan secara  “gradually” (bertahap) tidak serta merta pada seluruh produk yang beredar di pasaran, sehingga para produsen bisa lebih siap dalam mensertifikasi halal produknya.

Keywords


Sertifikasi Halal, Problem, UU JPH

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

_________________

Jl. Ir. Soekarno No. 99 Ring Road Barat Ngawi
www.iaingawi.ac.id
E-Mail: jurnalalmabsut@gmail.com

Map Coordinate: Lat -7.4222441, Long 111.4222954,795